Wakil Ketua DPRD Blora Dorong Aktivasi Lapangan Gas Giyanti Blok Cepu

Guna menambah pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH) migas Kabupaten Blora, Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto akui serius untuk mendorong pemerintah kabupaten setempat dan pemerintah pusat untuk mengaktivasi Lapangan Gas Giyanti Blok Cepu. 

Siswanto mengatakan, dirinya telah melobi SKK Migas dan Kementerian ESDM agar segera mendorong KKKS Blok Cepu untuk segera aktivasi sumur di Blora yaitu Lapangan Gas Giyanti.

’’Ini adalah strategi utama dalam meningkatkan PAD dan DBH Kabupaten Blora dari sektor migas,” ujarnya. Menurutnya, sudah seharusnya SDA Migas yang ada di Blora menjadi berkah, bukan kutukan.

’’Cadangan Lapangan Gas Giyanti termasuk cadangan yang besar.  SKK Migas di tahun 2021 pernah berikan data cadangannya sampai 500 BCF (miliar kaki kubik) masih di bawah Jambaran Tiung Biru yang cadangannya sampai 2 TCF (triliun kaki kubik),” jelasnya.

’’Dan, bisa produksi maksimal di 100 MMSCFD (juta kaki kubik per hari),” ujar pria yang juga merupakan Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) itu.  Siswanto menambahkan, jika nanti Lapangan Gas Giyanti diproduksi, maka ada kepentingan nasional dan daerah yang akan mendapatkan solusi.

Kepentingan nasional yaitu menutup defisit dan impor gas nasional. Untuk Blora, kepentingan daerahnya bisa mendapatkan participating interest (10 persen) plus DBH migas (15 persen) sebagai daerah penghasil.

’’Saya mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) terkait isu ini. Panja ini nanti akan mengawal aktivasi Lapangan Giyanti dengan audiensi dan lobi ke Kementerian ESDM dan SKK Migas serta terutama ke Komisi XII DPR RI di Senayan,” bebernya.

Senada dengan Siswanto, Komisaris PT Blora Patra Energi (BPE) Seno Margo Utono mengatakan, aktivasi lapangan tersebut akan memberikan multiplier effect yang sangat kuat. ’’Aktivasi Lapangan Giyanti akan menarik investasi masuk ke Blora senilai Rp 10 triliun. Selain itu, juga akan buka peluang lapangan kerja untuk ribuan tenaga kerja. Hal ini jelas berdampak luas buat warga Blora,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, diketahui produksi Blok Cepu sudah masuk dalam 25 tahun dari masa kontrak. Kontrak Blok Cepu berlangsung selama 30 tahun atau berakhir pada 2030. ’’ExxonMobil memegang 45 persen dari total saham partisipasi Blok Cepu. Sementara, 45 persen lainnya dipegang Pertamina, dan 10 persen oleh BUMD dalam bentuk Participating Interest yang tergabung dalam badan kerja sama (BKS) Blok Cepu,” ujarnya.

Seno menambahkan, Blok Cepu adalah Blok Migas besar yang berkontribusi dalam lifting migas di peringkat ke 2 nasional. ‘’Akan tetapi Blora sebagai salah satu pemilik Blok Cepu belum mendapatkan manfaat secara adil,’’ terangnya.

Menurutnya, dikarenakan semua mulut sumur yang dioperasikan di WKP Blok Cepu berada di Bojonegoro. Sehingga Blora yang belum punya sumur produksi belum berhak disebut daerah penghasil migas.

’’Nah, itu polemiknya. Memang sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah yang salah satu pasalnya mengatur pembagian DBH migas, Blora ini porsi DBH migasnya sedikit,” terangnya.