GAJI ASN BLORA BULAN MEI: POTONGAN DOBEL BIKIN KAGET, KINI SUDAH NORMAL

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menunjukkan keberpihakannya pada para kepala desa dengan memberi jaminan perlindungan hukum selama mereka bekerja sesuai aturan. Ia menegaskan, tidak boleh ada kepala desa yang sedikit-sedikit diancam pidana.

“Kades harus didampingi dalam rangka ciptaan stabilitas desa. Pulang dari ini (Sekolah Antikorupsi), Tiga Pilar efektifkan kembali. Tidak boleh kades sedikit-sedikit pidana,” tegas Luthfi di hadapan 7.810 kepala desa dalam acara Sekolah Antikorupsi yang digelar di GOR Indoor Jatidiri, Kota Semarang, Selasa (29/4/2025).

Langkah Luthfi ini jadi gebrakan baru sebelum 100 hari kerjanya sebagai gubernur. Ia mendorong penguatan peran tiga pilar di desa yakni Kades atau Lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa agar desa tetap aman, tertib, dan pembangunan berjalan lancar.

Program Sekolah Antikorupsi pun menjadi langkah pertama yang ia ambil. Selain menjadi ajang pemahaman hukum bagi para kepala desa, program ini disebut sebagai yang pertama di Indonesia.

Ahmad Luthfi menyadari pentingnya tata kelola desa yang baik. Terlebih, pada 2025, Pemprov Jawa Tengah akan mengucurkan dana bantuan keuangan sebesar Rp1,2 triliun untuk desa-desa.

Ia ingin dana ini tepat sasaran, sesuai visi misi provinsi, dan bebas dari penyalahgunaan.

Pendampingan, kata Luthfi, tak hanya akan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa, tapi juga melibatkan APIP dan APH seperti Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian.

“Kejaksaan dan kepolisian mengawal para kades dalam membangun. Agar tak ada oknum tak bertanggung jawab yang pembangunan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa desa adalah “etalase negara”, dan pembangunan akan lebih cepat jika dimulai dari tingkat paling bawah. Dalam Sekolah Antikorupsi itu, ia mendorong kepala desa untuk aktif bertanya dan memahami aturan yang berlaku.

“Tanyakan apa yang boleh dan yang tidak, apa yang aman dan yang tidak, kui ana daginge atau balung (itu ada dagingnya atau tulang). Ingat, tidak ada kades yang ditinggal (dalam pembangunan desa). Nek ana apa-apa (kalau ada apa-apa) koordinasikan dengan tiga pilar dulu,” pesannya.