Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Ika Mauluddhina, S.H., M.H., bersama jajaran menghadiri kegiatan Gerakan Tanam Padi Serentak secara nasional yang digelar secara daring dan terpusat dari Provinsi Sumatera Selatan oleh Presiden Republik Indonesia, H. Prabo

NGANJUK — Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Ika Mauluddhina, S.H., M.H., bersama jajaran menghadiri kegiatan Gerakan Tanam Padi Serentak secara nasional yang digelar secara daring dan terpusat dari Provinsi Sumatera Selatan oleh Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, Rabu pagi (23/04). Kegiatan ini berlangsung di areal persawahan Dusun Sambirejo, Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. (23/04/25)

Kegiatan merupakan bagian dari program prioritas pemerintah pusat dalam mendukung ketahanan pangan nasional, serta mendorong percepatan tanam di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Nganjuk. Kejaksaan Negeri Nganjuk hadir sebagai bagian dari unsur Forkopimda yang turut mendukung program pertanian di wilayah hukum setempat.

Selain Kepala Kejaksaan Negeri, turut hadir pula Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk, Koko Roby Yahya, S.H., bersama dengan unsur pimpinan daerah lainnya seperti Wakil Bupati Nganjuk, Kapolres Nganjuk, Kasdim 0810/Nganjuk, serta perwakilan dari Dinas Pertanian, Bulog, KTNA, dan berbagai kelompok tani.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lahan, serta penanaman padi secara simbolis menggunakan mesin Rice Transplanter, sebagai bentuk peralihan dari metode manual ke pertanian modern. Kegiatan dilanjutkan dengan video conference (vicon) bersama Presiden RI dan Menteri Pertanian RI, yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan sinergi antar lembaga dalam mendukung kedaulatan pangan nasional.

Dalam kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Nganjuk menunjukkan komitmennya untuk terus hadir dan berperan aktif dalam mendampingi serta mengawal setiap program pembangunan, khususnya di bidang pertanian. Kehadiran institusi Adhyaksa dalam kegiatan lintas sektor seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah dan masyarakat.